KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global di tahun 2008-2009. Terbukti, perekoniam Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan financial yang terjadi di zona Eropa. Perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak.
Berikut ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY :
A. Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, kebijakan menyalurkan dana bantuan BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek perekonomian Indonesia akan semakin baik.
Pada pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sector ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada januari 2010.

B. Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8.2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengganguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

3.2 TRI BOTTOM LINE (TIGA DASAR POKOK)

PENGERTIAN istilah triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1998) dalam bukunya yang berjudul Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business. Elkington menganjurkan agar dunia usaha perlu mengukur sukses (atau kinerja) tak hanya dengan kinerja keuangan (berapa besar deviden atau bottom line yang dihasilkan), namun juga dengan pengaruh terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan masyarakat di mana mereka beroperasi. Disebut triple sebab konsep ini memasukkan tiga ukuran kinerja sekaligus:Economic, Environmental, Social (EES) atau istilah umumnya 3P: “Profit-Planet-People”. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan triple bottom lines oleh Eklington (Amalia, 2007: 11): 1. Profit Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk te...
Baca selengkapnya

Akuntansi Komparatif di Amerika

Nama  : Gusti Nandar Kelas   : 4EB25 NPM   : 23213801 AKUNTANSI KOMPARATIF DI AMERIKA                       Pada pembahasan Akuntansi Komparatif di Amerika, kita akan membahas akuntansi dari benua Amerika, yang terdiri dari: Amerika Serikat dan Meksiko. 1.       AMERIKA SERIKAT Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sector khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board – FASB), akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standardisasi mereka adalah agensi kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs (Securities and Exchange Commission –SEC). Kunci utama yang memungkinkan sistem  shared power  ini bekerja dengan efektif adalah 1973 SEC  Accounting Series Release  (ASR) No. 150 yang mengemukakan : -        ...
Baca selengkapnya

Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Realitas

NAMA             : GUSTI NANDAR NPM                : 23213801 KELAS           : 2EB25 EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Landasan hukum ekonomi untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya di Indonesia yaitu adalah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut dibawah ini adalah penjelasannya: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 terdiri atas tiga ayat menyatakan : a.       Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. b.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai ...
Baca selengkapnya