Perbandingan Kesejahteraan Provinsi-Provinsi
Daerah Istimewa
Yogyakarta
Di balik pesona Yogyakarta, ternyata
tersimpan persoalan pelik yang membikin kita terkesiap: kemiskinan, kondisi
hidup serba kekurangan yang dialami oleh lebih dari setengah juta penduduk.
Bahkan, tingkat kemiskinan di provinsi
ini adalah yang tertinggi di Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang
dirilis pada awal bulan ini (2 Januari) menyebutkan, kejadian kemiskinan (incidence
of poverty) di Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada bulan
September 2013 mencapai 15,03 persen. Itu artinya, 15 dari setiap 100 orang
penduduk DIY tergolong miskin dengan pengeluaran kurang dari Rp303.843 per
bulan.
Dalam soal DIY, pemberian cap sebagai
provinsi termiskin di Jawa bakal menjadi rancu bila dihubungkan dengan fakta
bahwa DIY adalah salah satu provinsi dengan pendapatan/pengeluaran per kapita
tertinggi di Pulau Jawa.
Pada tahun 2012, skor IPM DIY sebesar
76,75 poin. Angka ini tertinggi ke-2 di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta (78,33
poin). Itu artinya, tingkat kapabilitas (kualitas pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan) penduduk DIY merupakan salah satu yang terbaik di Pulau Jawa.
BANTEN
sebanyak 30,31 persen penduduk
banten berusia muda (0-14 tahun), 67,05 persen berusia produktif (15-64 tahun),
dan hanya 2,64 persen yang berumur 65 tahun lebih. dari data tersebut diperoleh
angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk banten sebesar 49,14.
banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu
sebesar 30,40 persen, dimana angka di daerah perkotaan dan perdesaan
masing-masing sebesar 29,22 persen dan 32,88 persen. tangerang selatan merupakan
kota dengan penduduk yang mengalami keluhan terendah (22,96 persen) sedangkan
keluhan kesehatan tertinggi terdapat di kabupaten pandeglang (37,00 persen).
persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah
adalah 3,46 persen. angka persentase terendah terdapat di kota tangerang
selatan, yaitu hanya 1,38 persen, sedangkan yang tertinggi di lebak yaitu
sebesar 5,00 persen. modus usia perkawinan pertama adalah 19-24 tahun, sebanyak
41,64 persen penduduk yang usia perkawinan pertamanya pada kelompok usia 19-24
tahun.
besarnya nilai modus rata-rata
pengeluaran penduduk (dalam rupiah) sebulan pada level provinsi berada pada
golongan pengeluaran antara rp 300 000-rp 499 999, sebesar 29,34 persen
penduduk yang berada pada golongan pengeluaran tersebut. kota tangerang selatan
memiliki modus pengeluaran penduduk jauh di atas rata-rata provinsi yaitu pada
golongan pengeluaran lebih dari rp 1.000 000, sebesar 48,53 persen penduduk
berada pada golongan ini. secara total terdapat 17,83 persen rumah tangga yang
pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir, dimana persentase daerah
perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 23,73 persen dan 5,37 persen
DKI JAKARTA
Jumlah penduduk miskin di DKI
Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen).
Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen), jumlah
penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin.
Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin
sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93
ribu atau meningkat 0,02 poin..
Untuk komoditi bukan makanan,
komoditi barang/jasa yang mempunyai peranan terbesar adalah perumahan (32,61
persen), angkutan (10,07 persen), listrik (9,65 persen), bensin (7,05 persen),
dan pendidikan (6,90 persen), pakaian jadi anak-anak (4,64 persen), pakaian
jadi laki-laki dewasa (4,50 persen), pakaian jadi perempuan dewasa (3,99
persen), dan perlengkapan mandi (2,89 persen), serta air (2,79
persen).
JAWA BARAT
Jumlah
penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat
Pada bulan Maret 2013 sebesar
4.297.038 orang (9,52 persen). Dibandingkan dengan bulan
September 2012 yang berjumlah 4.421..484 orang (9,89 persen),
jumlah penduduk miskin bulan Maret 2013 mengalami penurunan sebesar 124.446
orang (0,37 persen).
Selama periode September 2012 – Maret
2013, Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan berkurang
sekitar 59 000 orang (dari 2.560,02 ribu orang pada September 2012 menjadi
2.501 ribu orang pada Maret 2013). Sementara itu di daerah pedesaan berkurang
sekitar 65,4 ribu
orang ( dari 1.861,46 ribu orang pada September 2012 menjadi
1.796,04 ribu orang pada Maret 2013).
Selama periode September 2012 – Maret 2013 persentase penduduk
miskin di perkotaan juga mengalami penurunan sebesar
0.27 persen ( dari 8,71 % pada September 2012 menjadi 8.44 % pada Maret 2013)
sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sekitar 0.54 persen ( dari
12.13 % pada September 2012 menjadi 11,59%pada Maret 2013).
Garis kemiskinan Jawa Barat bulan
Maret 2013 sebesar Rp. 252.496,- atau mengalami
peningkatan sebesar 4,29 persen dibandingkan dengan garis
kemiskinan bulan September 2012 (Rp. 242.104,-).Jika dibedakan antara daerah
perkotaan dan pedesaan, di daerah Perkotaan garis kemiskinan bulan Maret 2013
sebesar Rp. 258.538,- atau naik 3,76persen dari kondisi September 2012 (Rp.
249.170,-). Untuk daerah pedesaan, Garis kemiskinan mengalami peningkatan yang
lebih tinggi yaitu sekitar5,41 persen (dari Rp. 228.577,- pada September 2012
menjadi Rp. 240.945,- pada Maret 2013).
Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar
dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis
Kemiskinan (GK) sebesar 70.95persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah
pedesaan sebesar 75,99 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap
GK adalah sebesar 72,65 persen.
JAWA TIMUR
Jumlah pencari kerja pada tahun 2012
sebesar 815.221 orang, naik 4,72 persen dibanding tahun 2011. Yang sudah
ditempatkan sebanyak 474.989 orang. Pemegang izin bekerja bagi WNA pada tahun
2012 sebanyak 1.473 orang, naik 3,80 persen dibanding tahun sebelumnya.
Data pengangguran tahun 2007-2011
Keseluruhan
realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar 15.551,06 milyar
rupiah, meningkat sebesar 3,02 persen dari yang ditargetkan. Bila dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 35,30 persen.
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 dari sektor hasil
pajak sebesar 7.816,59 milyar rupiah, sektor restribusi daerah 118,82 milyar
rupiah, sektor pengolahan kekayaan daerah 352,89 milyar rupiah dan sektor
penerimaan lainnya 1.445,33 milyar rupiah.
JAWA TENGAH
Berdasar
data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 terdapat
penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebar dalam 27 jenis. Dari 27 jenis
tersebut diantaranya termasuk penyandang psikotik atau penyandang tuna
laras. Di Jawa Tengah tercatat 704.000 orang mengalami ganguan kejiwaan, dan
dari jumlah tersebut sekitar 96.000 diantaranya didiagnosa telah
menderita kegilaan, 608.000 orang mengalami stress. Sementara itu merujuk pada
data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa 3 per mil dari sekitar 32
juta penduduk di Jawa Tengah menderita kegilaan dan 19 per mil lainnya
menderita stress. Jika dipersentasekan, maka jumlahnya mencapai sekitar 2,2
persen dari total penduduk Jawa Tengah.
tingkat kemiskinan
lebih ditekan dimana pada 2013 presentase penduduk miskin Jatim sebesar 12,55%.
Maka itu angka kemiskinan pada 2019 bisa mencapai angka 7,23%.
PROVINSI-PROVINSI
DILUAR PULAU JAWA
PAPUA BARAT
Jumlah
angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar
4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan naik sebesar 9.153 orang
dibandingkan satu tahun yang lalu (Agustus 2012)
Penduduk yang bekerja berkurang
sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah 11.878 orang dibanding
keadaan Agustus 2012.
ada bulan Agustus 2013 pengangguran
mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun
menurun sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012.
bulan Agustus 2013
TPT sebesar 4,62 persen menurun sebesar 0,15 persen dibandingkan Februari 2013
dan juga turun 1,02 persen dibandingkan Agustus 2012
Jumlah penduduk
miskin berkurang 6,75 ribu orang dari 229,99 ribu pada Maret 2012 menjadi
223,24 ribu pada September 2012.
Persentase penduduk
miskin berkurang 1,16 poin dari 28,20 persen pada Maret 2012 menjadi 27,04
persen pada September 2012.
Garis kemiskinan pada
Maret 2012 tercatat sebesar 333.485 rupiah per kapita per bulan dan pada
September 2012 naik menjadi 354.626 rupiah atau meningkat sebesar 6,34 persen.
Selama periode
tersebut, terjadi penurunan sumbangan garis kemiskinan makanan dari 79,94
persen pada Maret 2012 menjadi 79,67 persen pada September 2012.
Pada September 2012, indeks kedalaman
kemiskinan tercatat 5,71 persen dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 1,71
persen.
MALUKU
sebanyak 63.967 penduduk maluku
tenggara merupakan penduduk usia kerja
(15 tahun ke atas). dari total penduduk usia kerja tersebut terdapat
20.880 orang penduduk yang bukan angkatan kerja dengan tingkat partisipasi
angkatan kerja (tpak) mengalami peningkatan 2,5 persen dari tahun sebelumnya
atau menambah jumlah penduduk yang bekerja sekitar 1.299 orang.
Dimana tpak penduduk yang tinggal di
daerah perdesaan lebih tinggi dari penduduk di daerah perkotaan. tpak di daerah
perdesaan mencapai 70,45 persen sementara perkotaan sebesar 57,78 persen.
kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja.
kesempatan kerja di kabupaten maluku tenggara dari 93,44 persen menjadi 95,98
persen pada tahun 2012. sehingga mengakibatkan jumlah penggangguran berkurang
sebesar 2,54 persen dari tahun sebelumnya.
Secara umum sektor a (pertanian) masih
tetap memberikan sumbangan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di kabupaten
maluku tenggara, yaitu mencapai 74,48 persen diikuti oleh sektor s (jasa)
sebanyak 24,20 persen dan sektor m (industri) hanya sebanyak 1,49 persen.
sebagian besar penduduk di kabupaten maluku tenggara pada tahun 2012 status
pekerjaannya adalah pekerja keluarga tidak dibayar sebesar 37,10 persen dan
diikuti oleh status berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 30,70 persen.
Realisasi Pendapatan Daerah
No.
|
Tahun
|
Pendapatan Asli Daerah
|
1
|
2012
|
266227289574.54
|
2
|
2011
|
221882123096.08
|
3
|
2010
|
169568946269.49
|
4
|
2009
|
146972451544.57
|
5
|
2008
|
120041354195.52
|
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
menurut Kabupaten
No.
|
Kabupaten
|
TPAK
|
TPT
|
1
|
MALUKU TENGGARA BARAT
|
72.53
|
10.34
|
2
|
MALUKU TENGGARA
|
67.36
|
4.02
|
3
|
MALUKU TENGAH
|
63.37
|
8.50
|
4
|
BURU
|
65.40
|
2.03
|
5
|
KEPULAUAN ARU
|
66.04
|
1.81
|
6
|
SERAM BAGIAN BARAT
|
67.13
|
6.23
|
7
|
SERAM BAGIAN TIMUR
|
61.33
|
9.31
|
8
|
MALUKU BARAT DAYA
|
79.31
|
3.31
|
9
|
BURU SELATAN
|
65.90
|
5.24
|
10
|
KOTA AMBON
|
55.34
|
10.71
|
11
|
KOTA TUAL
|
61.57
|
13.24
|
SUMATERA UTARA
Dari data ketenagakerjaan tahun 2010,
tercatat bahwa TPAK Provinsi Sumatera Utara mencapai 69,51% atau lebih tinggi
dibandingkan rata-rata nasional yang baru sebesar 68,34%. Namun jika dilihat
dari Tingkat Pengangguran Terbuka masih lebih rendah yakni sebesar 7,43% sementara
angka rata-rata nasional sudah lebih baik yaknio sebesar 6,56%.
Persentase penduduk miskin di Provinsi
Sumatera Utara, diukur dari pendapatan perkapita/bulan tercatat sebesar 11,31%
atau berjumlah 1.490.000 orang, dengan konsentrasi di perkotaan sebesar 11,56%
dan di perdesaan sebesar 11,29%. Tabel dibawah ini mengetengahkan tentang
pendapatan penduduk miskin (memiliki pendapatan kurang dari Rp.
201.810/Kapita/bulan di pedesaan dan Rp. 247.547/Kapita/bulan untuk di
perkotaan.
SULAWESI BARAT
Persentase
penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dari 12,30 persen
pada Bulan Maret 2013 menjadi 12,23 persen pada Bulan September 2013.
Penduduk miskin Sulawesi Barat di bulan September 2013 mencapai 154,2 ribu jiwa atau bertambah 190 jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 154,01 ribu jiwa.
Selama satu semester (Maret - September 2013), jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 2,5 ribu jiwa (0,61 persen). Akan tetapi, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 2,7 ribu jiwa (0,04 persen).
Kontribusi komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan kontribusi komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2013, kontribusi Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 80,9 persen. Angka ini mengalami peningkatkan sebesar 0,4 persen poin dibandingkan dengan angka Maret 2013 yang mencapai 80,5 persen.
Penduduk miskin Sulawesi Barat di bulan September 2013 mencapai 154,2 ribu jiwa atau bertambah 190 jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 154,01 ribu jiwa.
Selama satu semester (Maret - September 2013), jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 2,5 ribu jiwa (0,61 persen). Akan tetapi, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 2,7 ribu jiwa (0,04 persen).
Kontribusi komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan kontribusi komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2013, kontribusi Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 80,9 persen. Angka ini mengalami peningkatkan sebesar 0,4 persen poin dibandingkan dengan angka Maret 2013 yang mencapai 80,5 persen.
Jumlah
Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin,
|
||||||
Jumlah
Rumahtangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
|
||||||
Menurut
Kabupaten di Sulawesi Barat 2012
|
||||||
KABUPATEN
|
PENDUDUK
|
RASIO
|
RUMAH
TANGGA
|
RATA-RATA
|
||
LAKI-LAKI
|
PEREMPUAN
|
JUMLAH
|
Anggota
RT
|
|||
[1]
|
[2]
|
[3]
|
[4]
|
[5]
|
[6]
|
[7]
|
Majene
|
76 948
|
81 088
|
158 036
|
94.89
|
32 040
|
4.93
|
Polewali
Mandar
|
199 682
|
209 966
|
409 648
|
95.1
|
92 895
|
4.41
|
Mamasa
|
74 001
|
72 291
|
146 292
|
102.37
|
34 508
|
4.24
|
Mamuju
|
183 748
|
174 779
|
358 527
|
105.13
|
80 707
|
4.44
|
Mamuju
Utara
|
76 115
|
69 387
|
145 502
|
109.7
|
34 336
|
4.24
|
Sulawesi
Barat
|
610 494
|
607 511
|
1 218
005
|
100.49
|
274 486
|
4.44
|
Sumber : Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat
|
Dari
sisi penggunaan, pertumbuhan PDRB triwulan IV tahun 2013 terhadap triwulan III
tahun 2013 (q to q) 4,34 persen didorong oleh komponen PMTB 9,46 persen,
konsumsi pemerintah 7,74 persen, ekspor 5,51 persen, impor 4,91 persen dan
konsumsi rumah tangga 0,94 persen.
Selama tahun 2013, semua komponen PDRB penggunaan juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada ekspor 9,16 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah 8,72 persen, PMTB 7,94 persen, impor 5,06 persen, dan konsumsi rumah tangga 4,99 persen.
Selama tahun 2013, semua komponen PDRB penggunaan juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada ekspor 9,16 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah 8,72 persen, PMTB 7,94 persen, impor 5,06 persen, dan konsumsi rumah tangga 4,99 persen.
ACEH
Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh
dalam 5 tahun terakhir menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,
penduduk bekerja, dan jumlah pengangguran terbuka. Perkembangan penduduk usia
kerja, penduduk bekerja secara absolute menunjukkan peningkatan. Namun jumlah
pengangguran terbuka cenderung meningkat.
Penduduk
Usia Kerja, Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir
meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2012 mencapai 3.202.964 jiwa lebih
besar dari tahun 2008, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 1.978.491 jiwa dan
bukan angkatan kerja 1.224.473 jiwa. Penyebaran penduduk usia kerja paling
banyak terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah angkatan kerja sebanyak
225.482 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 149.042 jiwa.
KETIMPANGAN
Ketimpangan
Pendapatan
Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya
ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat
berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kemiskinan
dan kesenjangan ekonomi merupakan 2 masalah besar di negara-negara berkembang.
Gini Ratio
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah
salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva
Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi
dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform
(seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.
Data yang diperlukan
dalam penghitungan gini ratio:
-Jumlah rumah tangga atau
penduduk
-Rata-rata pendapatan atau pengeluaran
rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.
Nilai
gini ratio tersebutlah yang akan menjadi salah satu dasar ukuran angka
kemiskinan yang terjadi. Sedangkan Koefisien Gini adalah ukuran yang biasanya
digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
SOLUSI
untuk itu kiranya pemerintah perlu
membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan
masalah kesejahteraan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya
adalah :
- menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.
- Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
- Menggalakkan program zakat. Di indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
Meningkatkan akses masyarakat miskin
kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk
miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar
Refrensi :
- BPS.go.id
- Simreg.bappenas.go.id
Komentar
Posting Komentar