Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi-Provinsi


Daerah Istimewa Yogyakarta

Di balik pesona Yogyakarta, ternyata tersimpan persoalan pelik yang membikin kita terkesiap: kemiskinan, kondisi hidup serba kekurangan yang dialami oleh lebih dari setengah juta penduduk.

Bahkan, tingkat kemiskinan di provinsi ini adalah yang tertinggi di Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada awal bulan ini (2 Januari) menyebutkan, kejadian kemiskinan (incidence of poverty) di Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada bulan September 2013 mencapai 15,03 persen. Itu artinya, 15 dari setiap 100 orang penduduk DIY tergolong miskin dengan pengeluaran kurang dari Rp303.843 per bulan.

Dalam soal DIY, pemberian cap sebagai provinsi termiskin di Jawa bakal menjadi rancu bila dihubungkan dengan fakta bahwa DIY adalah salah satu provinsi dengan pendapatan/pengeluaran per kapita tertinggi di Pulau Jawa.

Pada tahun 2012, skor IPM DIY sebesar 76,75 poin. Angka ini tertinggi ke-2 di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta (78,33 poin). Itu artinya, tingkat kapabilitas (kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan) penduduk DIY merupakan salah satu yang terbaik di Pulau Jawa.



BANTEN

sebanyak 30,31 persen penduduk banten berusia muda (0-14 tahun), 67,05 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan hanya 2,64 persen yang berumur 65 tahun lebih. dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk banten sebesar 49,14. banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu sebesar 30,40 persen, dimana angka di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 29,22 persen dan 32,88 persen. tangerang selatan merupakan kota dengan penduduk yang mengalami keluhan terendah (22,96 persen) sedangkan keluhan kesehatan tertinggi terdapat di kabupaten pandeglang (37,00 persen). persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah adalah 3,46 persen. angka persentase terendah terdapat di kota tangerang selatan, yaitu hanya 1,38 persen, sedangkan yang tertinggi di lebak yaitu sebesar 5,00 persen. modus usia perkawinan pertama adalah 19-24 tahun, sebanyak 41,64 persen penduduk yang usia perkawinan pertamanya pada kelompok usia 19-24 tahun.

besarnya nilai modus rata-rata pengeluaran penduduk (dalam rupiah) sebulan pada level provinsi berada pada golongan pengeluaran antara rp 300 000-rp 499 999, sebesar 29,34 persen penduduk yang berada pada golongan pengeluaran tersebut. kota tangerang selatan memiliki modus pengeluaran penduduk jauh di atas rata-rata provinsi yaitu pada golongan pengeluaran lebih dari rp 1.000 000, sebesar 48,53 persen penduduk berada pada golongan ini. secara total terdapat 17,83 persen rumah tangga yang pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir, dimana persentase daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 23,73 persen dan 5,37 persen



DKI JAKARTA

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin..

Untuk komoditi bukan makanan, komoditi barang/jasa yang mempunyai peranan terbesar adalah perumahan (32,61 persen), angkutan (10,07 persen), listrik (9,65 persen), bensin (7,05 persen), dan pendidikan (6,90 persen), pakaian jadi anak-anak (4,64 persen), pakaian jadi laki-laki dewasa (4,50 persen), pakaian jadi perempuan dewasa (3,99 persen), dan perlengkapan mandi (2,89 persen), serta air (2,79 persen). 

 



  





JAWA BARAT

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat





Pada bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen). Dibandingkan dengan bulan

September 2012 yang berjumlah 4.421..484 orang (9,89 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2013 mengalami penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 persen).

Selama periode September 2012 – Maret 2013, Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan berkurang sekitar 59 000 orang (dari 2.560,02 ribu orang pada September 2012 menjadi 2.501 ribu orang pada Maret 2013). Sementara itu di daerah pedesaan berkurang sekitar 65,4 ribu

orang ( dari 1.861,46 ribu orang pada September 2012 menjadi 1.796,04 ribu orang pada Maret 2013).



Selama periode September 2012 – Maret 2013 persentase penduduk miskin di perkotaan juga mengalami penurunan sebesar 0.27 persen ( dari 8,71 % pada September 2012 menjadi 8.44 % pada Maret 2013) sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sekitar 0.54 persen ( dari 12.13 % pada September 2012 menjadi 11,59%pada Maret 2013).



Garis kemiskinan Jawa Barat bulan Maret 2013 sebesar Rp. 252.496,- atau mengalami

peningkatan sebesar 4,29 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan September 2012 (Rp. 242.104,-).Jika dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di daerah Perkotaan garis kemiskinan bulan Maret 2013 sebesar Rp. 258.538,- atau naik 3,76persen dari kondisi September 2012 (Rp. 249.170,-). Untuk daerah pedesaan, Garis kemiskinan mengalami peningkatan yang lebih tinggi yaitu sekitar5,41 persen (dari Rp. 228.577,- pada September 2012 menjadi Rp. 240.945,- pada Maret 2013).



Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70.95persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan sebesar 75,99 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 72,65 persen.





JAWA TIMUR

Jumlah pencari kerja pada tahun 2012 sebesar 815.221 orang, naik 4,72 persen dibanding tahun 2011. Yang sudah ditempatkan sebanyak 474.989 orang. Pemegang izin bekerja bagi WNA pada tahun 2012 sebanyak 1.473 orang, naik 3,80 persen dibanding tahun sebelumnya.


Data pengangguran tahun 2007-2011



 



Keseluruhan realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar 15.551,06 milyar rupiah, meningkat sebesar 3,02 persen dari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 35,30 persen. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 dari sektor hasil pajak sebesar 7.816,59 milyar rupiah, sektor restribusi daerah 118,82 milyar rupiah, sektor pengolahan kekayaan daerah 352,89 milyar rupiah dan sektor penerimaan lainnya 1.445,33 milyar rupiah.




JAWA TENGAH

Berdasar  data  Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebar dalam 27 jenis. Dari 27 jenis tersebut diantaranya termasuk penyandang psikotik  atau penyandang tuna laras. Di Jawa Tengah tercatat 704.000 orang mengalami ganguan kejiwaan, dan dari jumlah tersebut  sekitar 96.000 diantaranya didiagnosa telah menderita kegilaan, 608.000 orang mengalami stress. Sementara itu merujuk pada data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa 3 per mil dari sekitar 32 juta penduduk di Jawa Tengah menderita kegilaan dan 19 per mil lainnya menderita stress. Jika dipersentasekan, maka jumlahnya mencapai sekitar 2,2 persen dari total penduduk Jawa Tengah.

tingkat kemiskinan lebih ditekan dimana pada 2013 presentase penduduk miskin Jatim sebesar 12,55%. Maka itu angka kemiskinan pada 2019 bisa mencapai angka 7,23%.

  













PROVINSI-PROVINSI DILUAR PULAU JAWA
 



PAPUA BARAT

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar 4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan naik sebesar 9.153 orang dibandingkan satu tahun yang lalu (Agustus 2012)

Penduduk yang bekerja berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah 11.878 orang dibanding keadaan Agustus 2012.

ada bulan Agustus 2013 pengangguran mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun menurun sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012.

bulan Agustus 2013 TPT sebesar 4,62 persen menurun sebesar 0,15 persen dibandingkan Februari 2013 dan juga turun 1,02 persen dibandingkan Agustus 2012



Jumlah penduduk miskin berkurang 6,75 ribu orang dari 229,99 ribu pada Maret 2012 menjadi 223,24 ribu pada September 2012.

Persentase penduduk miskin berkurang 1,16 poin dari 28,20 persen pada Maret 2012 menjadi 27,04 persen pada September 2012.

Garis kemiskinan pada Maret 2012 tercatat sebesar 333.485 rupiah per kapita per bulan dan pada September 2012 naik menjadi 354.626 rupiah atau meningkat sebesar 6,34 persen.

Selama periode tersebut, terjadi penurunan sumbangan garis kemiskinan makanan dari 79,94 persen pada Maret 2012 menjadi 79,67 persen pada September 2012.

Pada September 2012, indeks kedalaman kemiskinan tercatat 5,71 persen dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 1,71 persen.







MALUKU

sebanyak 63.967 penduduk maluku tenggara merupakan penduduk usia kerja     (15 tahun ke atas). dari total penduduk usia kerja tersebut terdapat 20.880 orang penduduk yang bukan angkatan kerja dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) mengalami peningkatan 2,5 persen dari tahun sebelumnya atau menambah jumlah penduduk yang bekerja sekitar 1.299 orang.

Dimana tpak penduduk yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi dari penduduk di daerah perkotaan. tpak di daerah perdesaan mencapai 70,45 persen sementara perkotaan sebesar 57,78 persen. kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja. kesempatan kerja di kabupaten maluku tenggara dari 93,44 persen menjadi 95,98 persen pada tahun 2012. sehingga mengakibatkan jumlah penggangguran berkurang sebesar 2,54 persen dari tahun sebelumnya.

Secara umum sektor a (pertanian) masih tetap memberikan sumbangan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di kabupaten maluku tenggara, yaitu mencapai 74,48 persen diikuti oleh sektor s (jasa) sebanyak 24,20 persen dan sektor m (industri) hanya sebanyak 1,49 persen. sebagian besar penduduk di kabupaten maluku tenggara pada tahun 2012 status pekerjaannya adalah pekerja keluarga tidak dibayar sebesar 37,10 persen dan diikuti oleh status berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 30,70 persen.




Realisasi Pendapatan Daerah

No.
Tahun
     Pendapatan Asli Daerah
1
2012
266227289574.54
2
2011
221882123096.08
3
2010
169568946269.49
4
2009
146972451544.57
5
2008
120041354195.52





Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kabupaten



No.
Kabupaten
   TPAK
 TPT
1
MALUKU TENGGARA BARAT
72.53
10.34
2
MALUKU TENGGARA
67.36
4.02
3
MALUKU TENGAH
63.37
8.50
4
BURU
65.40
2.03
5
KEPULAUAN ARU
66.04
1.81
6
SERAM BAGIAN BARAT
67.13
6.23
7
SERAM BAGIAN TIMUR
61.33
9.31
8
MALUKU BARAT DAYA
79.31
3.31
9
BURU SELATAN
65.90
5.24
10
KOTA AMBON
55.34
10.71
11
KOTA TUAL
61.57
13.24







SUMATERA UTARA

Dari data ketenagakerjaan tahun 2010, tercatat bahwa TPAK Provinsi Sumatera Utara mencapai 69,51% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang baru sebesar 68,34%. Namun jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka masih lebih rendah yakni sebesar 7,43% sementara angka rata-rata nasional sudah lebih baik yaknio sebesar 6,56%.

 

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara, diukur dari pendapatan perkapita/bulan tercatat sebesar 11,31% atau berjumlah 1.490.000 orang, dengan konsentrasi di perkotaan sebesar 11,56% dan di perdesaan sebesar 11,29%. Tabel dibawah ini mengetengahkan tentang pendapatan penduduk miskin (memiliki pendapatan kurang dari Rp. 201.810/Kapita/bulan di pedesaan dan Rp. 247.547/Kapita/bulan untuk di perkotaan.

  





SULAWESI BARAT

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dari 12,30 persen pada Bulan Maret 2013 menjadi 12,23 persen pada Bulan September 2013.

Penduduk miskin Sulawesi Barat di bulan September 2013 mencapai 154,2 ribu jiwa atau bertambah 190 jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 154,01 ribu jiwa.

Selama satu semester (Maret - September 2013), jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 2,5 ribu jiwa (0,61 persen). Akan tetapi, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 2,7 ribu jiwa (0,04 persen).

Kontribusi komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan kontribusi komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2013, kontribusi Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 80,9 persen. Angka ini mengalami peningkatkan sebesar 0,4 persen poin dibandingkan dengan angka Maret 2013 yang mencapai 80,5 persen. 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin,
Jumlah Rumahtangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat 2012

KABUPATEN
PENDUDUK
RASIO
RUMAH TANGGA
RATA-RATA
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
Anggota RT
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
    Majene
76 948
81 088
158 036
94.89
32 040
4.93
    Polewali Mandar
199 682
209 966
409 648
95.1
92 895
4.41
    Mamasa
74 001
72 291
146 292
102.37
34 508
4.24
    Mamuju
183 748
174 779
358 527
105.13
80 707
4.44
    Mamuju Utara
76 115
69 387
145 502
109.7
34 336
4.24
    Sulawesi Barat
610 494
607 511
1 218 005
100.49
274 486
4.44
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat



Dari sisi penggunaan, pertumbuhan PDRB triwulan IV tahun 2013 terhadap triwulan III tahun 2013 (q to q) 4,34 persen didorong oleh komponen PMTB 9,46 persen, konsumsi pemerintah 7,74 persen, ekspor 5,51 persen, impor 4,91 persen dan konsumsi rumah tangga 0,94 persen.

Selama tahun 2013, semua komponen PDRB penggunaan juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada ekspor 9,16 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah 8,72 persen, PMTB 7,94 persen, impor 5,06 persen, dan konsumsi rumah tangga 4,99 persen.





ACEH

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh dalam 5 tahun terakhir menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk bekerja, dan jumlah pengangguran terbuka. Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja secara absolute menunjukkan peningkatan. Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat. 
 

Penduduk Usia Kerja, Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2012 mencapai 3.202.964 jiwa lebih besar dari tahun 2008, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 1.978.491 jiwa dan bukan angkatan kerja 1.224.473 jiwa. Penyebaran penduduk usia kerja paling banyak terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 225.482 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 149.042 jiwa.






KETIMPANGAN

Ketimpangan Pendapatan



Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan 2 masalah besar di negara-negara berkembang.



Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio:

 -Jumlah rumah tangga atau penduduk

-Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

  Nilai gini ratio tersebutlah yang akan menjadi salah satu dasar ukuran angka kemiskinan yang terjadi. Sedangkan Koefisien Gini adalah ukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan  pendapatan dan kekayaan. 

 



SOLUSI

untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kesejahteraan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah :

  1. menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.
  2. Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
  3. Menggalakkan program zakat. Di indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
  4. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar

Refrensi :
- BPS.go.id
- Simreg.bappenas.go.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Realitas

3.2 TRI BOTTOM LINE (TIGA DASAR POKOK)

PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF YANG POSITIF