Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perekonomian Indonesia

            Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun International. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan HKI , telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
            Informasi sebagai jendela dan pintu gerbang pengetahuan, mempunyai posisi yang dominan dalam mendukung pembangunan, khususnya pada sektor riil masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat akan informasi HKI maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksana kewajiban pemerintah, dan gugus tugasnya untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi HKI secara terbuka, diwujudkanlah situs resmi ini. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam menjawab kebutuhan informasi bidang Hak Kekayaan Intelektual bagi berbagai pihak di Indonesia maupun mancanegara.
            Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat ditopang oleh investasi inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi HKI tersebut. Oleh karenanya, diharapkan karya intelektual bangsa selalu dapat tumbuh dan berkembang serta dapat berharmonisasi dengan karya intelektual bangsa lain. Sajian materi informasi HKI dalam situs resmi ini diharapkan dapat menstimulasi perkembangan HKI Indonesia, sehingga dapat terwujud karya intelektual nasional dalam jumlah yang besar dalam mengembangkan perekonomian Indonesia kini dan masa akan datang.
Adapun Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah :
1.   Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
2.   Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
3.   Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
4.   Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu penemu baru.
5.   Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.
6.   Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
7.   Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.


Peran dan tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia
1.   Menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia
2.   Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia
3.   Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha.
4.   Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial.
5.   Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.
6.   Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

Daftar Pustaka:
https://www.dgip.go.id
http://ilmaarofi.blogspot.com


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

3.2 TRI BOTTOM LINE (TIGA DASAR POKOK)

PENGERTIAN istilah triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1998) dalam bukunya yang berjudul Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business. Elkington menganjurkan agar dunia usaha perlu mengukur sukses (atau kinerja) tak hanya dengan kinerja keuangan (berapa besar deviden atau bottom line yang dihasilkan), namun juga dengan pengaruh terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan masyarakat di mana mereka beroperasi. Disebut triple sebab konsep ini memasukkan tiga ukuran kinerja sekaligus:Economic, Environmental, Social (EES) atau istilah umumnya 3P: “Profit-Planet-People”. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan triple bottom lines oleh Eklington (Amalia, 2007: 11): 1. Profit Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk te...
Baca selengkapnya

Akuntansi Komparatif di Amerika

Nama  : Gusti Nandar Kelas   : 4EB25 NPM   : 23213801 AKUNTANSI KOMPARATIF DI AMERIKA                       Pada pembahasan Akuntansi Komparatif di Amerika, kita akan membahas akuntansi dari benua Amerika, yang terdiri dari: Amerika Serikat dan Meksiko. 1.       AMERIKA SERIKAT Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sector khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board – FASB), akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standardisasi mereka adalah agensi kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs (Securities and Exchange Commission –SEC). Kunci utama yang memungkinkan sistem  shared power  ini bekerja dengan efektif adalah 1973 SEC  Accounting Series Release  (ASR) No. 150 yang mengemukakan : -        ...
Baca selengkapnya

Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Realitas

NAMA             : GUSTI NANDAR NPM                : 23213801 KELAS           : 2EB25 EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Landasan hukum ekonomi untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya di Indonesia yaitu adalah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut dibawah ini adalah penjelasannya: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 terdiri atas tiga ayat menyatakan : a.       Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. b.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai ...
Baca selengkapnya